Kamis, 21 April 2011

Solusi Asuransi Limbah B3 – Pengangkutan & Pengolahan Limbah B3 di Pulau Batam Hp +628566559633 / +6281372150633






Solusi Asuransi Limbah B3 – Pengangkutan & Pengolahan Limbah B3 di Pulau Batam Hp +628566559633 / +6281372150633

Penawaran Asuransi Lingkungan (Sesuai Permen No.18 thn 2009) - Asuransi limbah/ Tanggung jawab hukum terhadap pencemaran lingkungan di Pulau Batam

Guna merespon Permen No. 18 thn 2009 pasal 8 yang menyebutkan diperlukannya Asuransi untuk Perusahaan yang kegiatan utamanya pengelolaan limbah B3 dan/atau mengelola limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan industry sendiri maupun yang bukan dari kegiatan sendiri.

Asuransi Limbah ( Public Liability/ Tanggung Jawab Hukum terhadap pencemaran B3)

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).
Suatu usaha dan/atau kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia.Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Macam –macam Limbah Beracun
* Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.

* Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

* Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

* Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.

* Limbah penyebab infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.

* Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah seperti diatas Pada umumnya limbah ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku suatu produk. Namun dari proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah, sebagai residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media lingkungan hidup.

Pembuangan (dumping) maksudnya adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau bahan lain yang tidak terpakai atau daluwarsa ke dalam media lingkungan hidup, baik tanah, air maupun udara. Pembuangan limbah dan/atau bahan tersebut ke media lingkungan hidup akan menimbulkan dampak terhadap ekosistem. Sehingga dengan ketentuan Pasal 20UU no.23/1997, ditentukan bahwa pada prinsipnya pembuangan limbah ke media lingkungan hidup merupakan hal yang dilarang, kecuali ke media lingkungan hidup tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Hal inilah telah dipikirkan dan diantisipasi oleh pemerintah dalam mengurangi Bermacam-macam bentuk pencemaran tersebut yang dampak negatifnya dapat dirasakan sperti pencemaran air, karena air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia, mulai dari mandi, minum, mencuci hingga memasak semua memerlukan air. Dampak negatif dari pencemaran air yang dapat dirasakan adalah timbulnya infeksi pada tubuh manusia, akibat dari limbah yang mengandung kuman hepatitis dan kolera yang di tularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Pencemaran air ini sebagian besar disebabkan oleh sisa produksi berupa limbah cair dari suatu industri yang langsung di buang ke sungai dan tidak di daur ulang terlebih dahulu, sehingga zat-zat berbahaya seperti zat pewarna dan logam-logam berat lainnya dalam jumlah yang melebihi batas yang mampu di toleransi oleh tubuh manusia, sehingga menyebabkan masyarakat sekitar sungai jatuh sakit apabila menggunakan air dari sungai tersebut.

Sebagian besar pencemaran air ditimbulkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang sering disebut dengan limbah B3. Limbah B3 ini dihasilkan oleh industri-industri yang mengunakan bahan kimia dalam melakukan proses produksinya, seperti pabrik tekstil, pabrik kertas, pabrik gula dan masih banyak lagi industri yang memanfaatkan bahan kimia sebagai bahan pembantu dalam berproduksi. Selain limbah B3 ada juga limbah jenis lain yaitu limbah non B3 yaitu limbah yang sifatnya tidak berbahaya dan beracun serta tidak merusak lingkungan.

Sebagian besar pengusaha sektor industri melakukan pembuangan limbah baik limbah B3 maupun limbah non B3 langsung ke media lingkungan hidup. Fenomena ini banyak sekali ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, yang menyebabkan lingkungan di sekitarnya terganggu kelestariannya dan juga mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar lokasi industri tersebut. Cara agar meminimalkan dampak terhadap lingkungan yang timbul dari limbah B3 maupun non B3 adalah dengan menjalankan program pengelolaan limbah dan sudah sewajarnya pihak pelaku industri menjalankan dan mentaati program pemerintah tersebut.

Tanggung jawab lingkungan sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap subyek hukum termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal itu jelas masuk ke wilayah urusan hukum. Setiap dampak pencemaran dan kehancuran ekologis dikenakan tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung jawab.

Dengan menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial, maka dengan ini kami mengajukan alternative mengatasi tanggung jawab hukum terhadap pencemaran lingkungan dengan menawarkan program program Public Liability Insurance ( asuransi Tanggung Gugat) Limbah

Public Liability Insurance (Asuransi Tanggung Gugat) Limbah

Public Liability Insurance adalah asuransi tanggung gugat yang menjamin risiko yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan tertanggung atau akibat dari kegiatan perusahaan tertanggung. Jadi risiko yang di jamin adalah risiko dari kegiatan yang dilakukan didalam persil perusahaan (disebut premises) maupun disekitar usaha tersebut dilakukan.
Dengan demikian, public liability menjamin premises risks, yaitu bahaya-bahaya yang ada di dalam persil tertanggung dan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan orang, kecuali yang di derita buruh tertanggung sendiri. Premises dapat berupa pabrik/workshop, gedung/warehouse,yard, bioskop, restoran, toko dan sebagainya.

Contoh bahaya yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan :
1. Limbah pabrik yang merusak mata air penduduk.
2. Debu hasil dari sandblasting yang menyebabkan gangguan pernafasan bagi masyarakat sekitar pabrik/proyek
3. Ledakan pabrik yang menyebabkan kerusakan pada harta milik masyarakat sekitar.

Program ini cenderung mereduksi makna keselamatan lingkungan sebagai kewajiban legal tidak hanya menjadi sekedar pilihan tanggung jawab sosial malah lebih jauh lagi, justru bisa terjadi penggandaan tanggung jawab suatu perusahaan, yakni secara sosial (menurut UU PT) dan secara hukum (menurut UU ingkunganHidup) .

Aturan tentang pengelolaan lingkungan Hidup dan acncaman sanksi yang diberikan tertuang jelas dalam UU RI no. 23/1997 sebagai berikut:

Pasal 20
1. Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup.
2. Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.
3. Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Menteri.
4. Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi
Pasal 25
1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/ Walikotamadya/ Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat I.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Pasal 27
1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sangsi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
Paragraf 1
Ganti Rugi
Pasal 34
1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 35
1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
a. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
b. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3
Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan
Pasal 36
1. Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 4
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup Untuk Mengajukan Gugatan
Pasal 37
1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38
1. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
3. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41
1. Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42
1. Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43
1. Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
3. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44
1. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Pasal 46
1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasa hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun


Industri-industri Penghasil Limbah B3
-------------------------------------
oleh: Achsin Utami, sedang mempersiapkan program doktor untuk pengolahan
limbah B3 pada TU Muenchen, Jerman, dan ITB Bandung
Ketika PT Prasadha Pemusnah Limbah Industri (PT PPLI) diresmikan oleh
Presiden Soeharto pada tanggal 23 mei 1994, banyak kalangan industri
bertanya-tanya, apakah industri mereka termasuk dalam kategori penghasil
limbah B3 (Bahan beracun berbahaya). Reaksi mereka wajar saja, karena
batasan tentang limbah B3 belum dipahami sepenuhnya oleh kalangan industri.
Banyak industri yang tidak menyadari, limbah yang mereka hasilkan
termasuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sehingga
dengan mudah mereka melepaskannya ke air tanpa pengolahan. Ini antara lain
bisa dilihat di akwasan industri tekstil. Pada kawasan tersebut,
sungai-sungainya berwarna-warni, bergantung pada warna limbah yang dibuang
ke sungai. Padahal, zat warna limbah tekstil mengandung unsur B3 yang
membahayakan kehidupan dan karenanya perlu penanganan khusus.

Dengan demikian pengolahan limbah (waste treatment), bukan berarti suatu
industri terbebas dari limbah B3. Sebab, hasil samping dari waste treatmen
adalah konsentrat, yang berupa lumpur maupun debu, dengan konsentrasi zat
pencemar jauh lebih tinggi dari limbah yang telah diolah.

Pada hakekatnya, pengolahan limbah adalah upaya untuk memisahkan zat
pencemaran dari cairan ataupun padatan. Walaupu volumenya kecil,
konsentarsi zat pencemar yang telah dipisahkan itu sangat tinggi. Selama
ini, zat pencemar yang sudah dipisahkan itu (konsentrat) ini belum
tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat
mengancam keselamatan lingkungan hidup. Dengan adanya pengolah limbah B3 di
Cileunsi, Bogor, diharapkan konsentrat hasil samping dari pengolahan limbah
bisa diatasi.

Di negara-negara industri pun, konsentrat dari hasil samping pengolahan
limbah industri juga menjadi masalah besar. Mahalnya biaya pengolahan
mengakibatkan terjadinya skandal ekspor konsentrat (limbah B3) ke negara
berkembang, seperti Rumania, Bulgaria, atau Amerika Latin dan konon juga ke
Indonesia. Di negara-negara berkembang, konsentrat limbah B3 tersebut
ditimbun begitu saja tanpa proses pengolahan.

Proses industrialisasi di Indonesia sudah berlangsung 30 tahun. Di
Jabotabek saja terdapat ribuan industri. Selama ini dikemanakan limbah B3
yang dihasilkan? Kalaupun memiliki pengolah limbah, jenis yang ada di
industri-industri saat ini hanyalah jenis biasa, yang produk sampingnya
justru menghasilkan konsentrat berupa limbah B3.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Bina Lingkungan Hidup DKI,
ada sembilan kelompok besar penghasil limbah B3, delapan kelompok industri
skala menengah dan besar, serta satu kelompok rumah sakit yang juga
memiliki potensi menghasilkan limbah B3.

1. Industri Tekstil dan kulit
Sumber utama limbah B3 pada industri tekstil adalah penggunaan zat warna.
Beberapa zat warna dikenal mengandung Cr, seperti senyawa Na2Cr2O7 atau
senyawa Na2Cr3o7. Industri batik menggunakan senyawa Naftol yang sangat
berbahaya. Senyawa lain dalam kategori B3 adalah H2O2 yang sangat reaktif
dan HClO yang bersifat toksik.

Beberapa tahap proses pada industri kulit yang mneghasilkan limbah B3
antara lain washing, soaking, dehairing, lisneasplatting, bathing, pickling,
dan degreasing. Tahap selanjutnya meliputi tanning, shaving, dan polishing.
Proses tersebut menggunakan pewarna yang mengandung Cr dan H2SO4. Hal
inilah yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan industry kulit dalam kategori penghasil limbah B3.

2. Pabrik kertas dan percetakan
Sumber limbah padat berbahaya di pabrik kertas berasal dari proses
pengambilan kembali (recovery) bahan kimia yang memerlukan stabilisasi
sebelum ditimbun. Sumber limbah lainnya ada pada permesinan kertas, pada
pembuangan (blow down) boiler dan proses pematangan kertas yang
menghasilkan residu beracun. Setelah residu tersebut diolah, dihasilkan
konsentrat lumpur beracun.

Produk samping proses percetakan yang dianggap berbahaya dan beracun
adalah dari limbah cair pencucian rol film, pembersihan mesin, dan
pemrosesan film. Proses ini menghasilkan konsentrat lumpur sebesar 1-4
persen dari volume limbah cair yang diolah. Industri persuratkabaran yang
memiliki tiras jutaan eksemplar ternyata memiliki potensi sebagai
penghasil limbah B3.

3. Industri kimia besar
Kelompok industri ini masuk dalam kategori penghasil limbah B3, yang antara
lain meliputi pabrik pembuatan resin, pabrik pembuat bahan pengawet kayu,
pabrik cat, pabrik tinta, industri gas, pupuk, pestisida, pigmen, dan
sabun.

Limbah cair pabrik resin yang sudah diolah menghasilkan lumpur beracun
sebesar 3-5 persen dari volume limbah cair yang diolah. Pembuatan cat
menghasilkan beberapa lumpur cat beracun, baik air baku (water-base) maupun
zat pelarut (solvent-base). Sedangkan industri tinta menghasilkan limbah
terbesar dari dari pembersihan bejana-bejana produksi, baik cairan maupun
lumpur pekat. Sementara, timbulnya limbah beracun dari industri pestisida
bergantung pada jenis proses pada pabrik tersebut, yaitu apakah ia
benar-benar membuat bahan atau hanya memformulasikan saja.

4. Industri farmasi
Kelompok indusrti farmasi terbagi dalam dua sub-kelompok, yaitu
sub-kelompok pembuat bahan dasar obat dan sub-kelompok formulasi dan
pengepakan obat. Umumnya di Indonesia adalah sub-kelompok kedua yang tidak
begitu membahayakan. Tapi, limbah industri farmasi yang memproduksi
atibiotik memiliki tingkat bahaya cukup tinggi. Limbah industri farmasi
umumnya berasal dari proses pencucian peralatan dan produk yang tidak
terjual dan kadaluarsa.

5. Industri logam dasar
Industri logam dasar nonbesi menghasilkan limbah padat dari pengecoran,
percetakan, dan pelapisan, yang mengahasilkan limbah cair pekat beracun
sebesar 3 persen dari volume limbah cair yang diolah. Industri logam untuk
keperluan rumah tangga menghasilkan sedikit cairan pickling yang tidak
dapat diolah di lokasi pabrik dan memerlukan pengolahan khusus. Selain itu
juga terdapat cairan pembersih bahan dan peralatan, yang konsentratnya
masuk kategori limbah B3.

6. Industri perakitan kendaraan bermotor
Kelompok ini meliputi perakitan kendaraan bermotor seperti mesin, disel,
dan pembuatan badan kendaraan (karoseri). Limbahnya lebih banyak bersifat
padatan, tetapi dikategorikan sebagai non B3. Yang termasuk B3 berasal dari
proses penyiapan logam (bondering) dan pengecatan yang mengandung logam
berat seperti Zn dan Cr.

8. Industri baterai kering dan aki
Limbah padat baterai kering yang dianggap bahaya berasal dari proses
filtrasi. Sedangkan limbah cairnya berasal dari proses penyegelan. Industri
aki menghasilkan limbah cair yang beracun, karena menggunakan H2SO4 sebagai
cairan elektrolit.

9. Rumah sakit
Rumah sakit menghasilkan dua jenis limbah padat maupun cair, bahkan juga
limbah gas, bakteri, maupun virus. Limbah padatnya berupa sisa obat-obatan,
bekas pembalut, bungkus obat, serta bungkus zat kimia. Sedangkan limbah
cairnya berasal dari hasil cucian, sisa-sisa obat atau bahan kimia
laboratorium dan lain-lain. Limbah padat atau cair rumah sakit mempunyai
karateristik bisa mengakibatkan infeksi atau penularan penyakit. Sebagian
juga beracun dan bersifat radioaktif.

Selama ini sangat sulit mengetahui secara persis, berapa jumlah limbah
B3 yang dihasilkan suatu industri, karena pihak industri enggan melaporkan
jumlah dan akrakter limbah yang sebenarnya. Padahal, kejujuran pihak
industri untuk melaporkan secara rutin jumlah dan karakter limbahnya
merupakan informasi berharga untuk menjaga keselamatan lingkungan bersama.
Keengganan mereka berawal dari biaya pengolahan limbah yang terlampau
mahal, sehingga yang terjadi adalah "kucing-kucingan" guna menghindari
keharusan melakukan pengolahan. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan yang
tidak terlampau menekan industri, agar industri terangsang untuk mengolah
limbahnya sendiri.

(Sumber : Harian Umum Kompas, 22 September 1994)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Asuransi limbah/ Tanggung jawab hukum terhadap pencemaran lingkungan dan atau pelayanan jaminan ini, hubungi:

Kantor Pemasaran:
Momon Insurance Agency Services
In Cooperation with Best Indonesian Insurance Company
Komplek Sagulung Mas Indah Blok A No.22 Batu Aji - Batam
Hp 08566559633 / 081372150633 Fax 0778-391515
email : momoncomputer@gmail.com

http://bataminsurance.blogspot.com/
http://asuransi-batam.blogspot.com/
http://asuransipelayaran.blogspot.com/
http://marinehull-insurance.blogspot.com/
http://asuransimarinehull.blogspot.com/
http://asuransi-pengangkutan.blogspot.com/
http://asuransialatberat.blogspot.com/
http://spbuasuransi.blogspot.com/
http://asuransilimbahb3.blogspot.com/
http://asuransib3.blogspot.com/
http://asuransipompabensin.blogspot.com/
http://asuransigaransibank.blogspot.com/
http://asuransiangkutan.blogspot.com/
http://asuransikapal.blogspot.com/
http://asuransipencemaran.blogspot.com/
http://asuransilingkungan.blogspot.com/
http://asuransikonstruksi.blogspot.com/
http://asuransiproyek.blogspot.com/
http://asuransitender.blogspot.com/
http://asuransilimbah.blogspot.com/


Note:** KAMI MELAYANI ANTAR JEMPUT DOKUMEN ANDA.

http://www.tdwclub.com/member/go.php?r=7048&i=l0

http://www.tdwclub.com/member/go.php?r=6978&i=l0
http://tdwmastery.com/bm/?id=930
http://teknisi-hp-batam.blogspot.com/
http://kitchen-set-batam.blogspot.com/
http://pompa-batam.blogspot.com/
http://momoncomputer.blogspot.com/
http://penyewa-mobil-batam.blogspot.com/
http://agensi-batam.blogspot.com/
http://website-batam.blogspot.com/
http://gensetbatam.blogspot.com/
http://konsultanbatam.blogspot.com/
http://perkantoran-batam.blogspot.com/
http://tralisbatam.blogspot.com/
http://landscapingbatam.blogspot.com/
http://kontraktorbatam.blogspot.com/
http://acbatam.blogspot.com/
http://sedotinja.blogspot.com/
http://migrant-care.blogspot.com/
http://masjidbatam.blogspot.com/
http://pantiasuhanbatam.blogspot.com/

asuransi, insurance, kontrak, kerja, surety, bond, tender, risk, resiko, batam, kepulauan riau, contract, principal, konstruksi, kontraktor, proyek, project, penutupan, closing, jaminan

polusi, pencemaran, pollution, waste, contamination, insurance, asuransi, lingkungan, environment, environmental, B3, batam, kepri, kepulauan riau, ganti rugi, kompensasi, compensation, kerusakan, Limbah

Asuransi limbah, Limbah B3, Limbah Batam, Asuransi Tanggung Gugat terhadap limbah B3, penghasil limbah B3, Pengumpul limbah B3, Pengangkut limbah, pengolah limbah, Public Liability Insurance, Batam

asuransi, insurance, kontrak, kerja, surety, bond, tender, risk, resiko, batam, kepulauan riau, contract, principal, konstruksi, kontraktor, proyek, project, penutupan, closing, jaminan

batam, heavy equipment, alat berat, excavator, dozer, bulldozer, cut and fill, kontraktor, contractor, pekerjaan, risk, resiko, jaminan, asuransi, insurance, crane, traktor, kepri, kepulauan riau

batam, asuransi, insurance, cargo, kargo, angkutan, pengangkutan, transportasi, transportation, laut, udara, darat, kepri, kepulauan riau, barelang, barang, kapal, pesawat, pembajak, perompak

Kapal, rangka, Kepulauan Riau, ship, vessel, cargo, perompak, perompakan, bajak laut, pembajakan, batam, kepri, asuransi, insurance, marine, piracy, hull, resiko, risk, pelayaran